 Buleleng terus meningkatkan kualitas regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan){kind=link}
UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus meningkatkan kualitas regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini ditunjukkan melalui pemaparan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dipimpin langsung Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, didampingi Sekda Gede Suyasa dan para asisten Setda Buleleng, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin, 9 November 2026.
Tiga rancangan regulasi yang dibahas mencakup perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026, perubahan keempat terkait hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng, dan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ranperbup pertama diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya mengenai rincian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
Ranperbup kedua diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng. Regulasi ini mengatur penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, terutama terkait besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Sementara itu, Ranperbup ketiga disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng dengan fokus pada pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi target RPJMD sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Buleleng.
Bupati Sutjidra menegaskan bahwa penyusunan setiap produk hukum daerah harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dihasilkan juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah pemrakarsa untuk terbuka terhadap arahan, masukan, dan penyempurnaan substansi rancangan sebelum memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga penetapan.
Melalui pemaparan tersebut, Pemkab Buleleng berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan sehingga menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(adv/updatebali)