updatebali.com/, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Pemerintah Pusat kepada ribuan warga penerima manfaat di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana, Rabu 20 Mei 2026.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Waki Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga.
Bantuan yang disalurkan melalui BULOG Bali untuk periode Februari–Maret 2026 tersebut mencapai 219,72 ton beras dan 43.944 liter minyak goreng bagi 10.986 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jembrana.
Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan untuk dua bulan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Dalam arahannya kepada masyarakat, Bupati Kembang Hartawan menegaskan pemerintah hadir untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.
“Sekarang hidup berat, pemerintah hadir untuk memberikan bantuan. Dengan adanya bantuan beras dan minyak ini, uang yang Bapak/Ibu miliki bisa dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya. Gunakan uangnya untuk kepentingan pendidikan anak, seperti membeli pulpen, buku, dan alat tulis. Jangan sekali-kali dipakai untuk memasang togel (judi),” tegas Bupati Kembang di hadapan warga penerima manfaat.
Bantuan pangan tersebut bersumber dari Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI dan ditargetkan tuntas disalurkan paling lambat 31 Mei 2026.
Namun demikian, proses pengambilan bantuan di tingkat desa dan kelurahan memiliki batas waktu maksimal lima hari. Jika tidak diambil, bantuan berpotensi dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.
Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang telah terdata, Bupati Kembang menginstruksikan aparat wilayah, khususnya para kliang banjar atau kepala dusun, agar lebih aktif melakukan pendampingan dan menerapkan sistem jemput bola.
“Saya harap kepada para Kliang Banjar, kalau ada warga yang belum mengambil bantuannya dalam batas waktu 5 hari, tolong antarkan langsung ke rumahnya. Jangan langsung diganti, utamakan dulu hak mereka yang sudah terdata,” pungkasnya.
Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak ada warga penerima yang kehilangan haknya akibat keterbatasan akses maupun kondisi tertentu.(yud/ub)
