UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menorehkan inovasi dalam pelayanan publik dengan ditetapkannya sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospppa) Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menyampaikan bahwa program tersebut sudah mulai berjalan, meskipun secara resmi baru dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Gedung Unit IV, Rabu, 1 April 2026.
“Walaupun rapat terbuka baru dilaksanakan hari ini, sebenarnya tim di Buleleng sudah bergerak lebih dulu. Ini bentuk komitmen kita mendukung program pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi program ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) tim pelaksana serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi maupun nasional.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti tidak tepat sasaran hingga munculnya kecemburuan sosial.
Melalui sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat dapat mengecek secara mandiri status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa proses yang berbelit,” jelasnya.
Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir praktik perantara yang selama ini kerap menimbulkan polemik di masyarakat.
Untuk mempercepat implementasi, Pemkab Buleleng akan membentuk agen sosial di setiap desa. Agen ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mengakses sistem digital yang terintegrasi dengan platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Setiap agen direncanakan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan jumlah sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, keterlibatan aktif desa dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
“Agen cukup memiliki perangkat yang mendukung dan mengikuti pelatihan, sehingga bisa membantu masyarakat memahami mekanisme program,” tambahnya.
Adapun sasaran program meliputi penerima bansos yang didaftarkan ulang, masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, serta kelompok rentan seperti penderita sakit kronis, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia.
Sistem ini juga terintegrasi dengan data kependudukan, aset, hingga perbankan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, untuk bersinergi menyukseskan program ini.
“Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” pungkasnya.(adv/ub)
