UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung menemukan 85 data pemilih yang perlu diperbaiki selama pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026.
Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pengawasan PDPB 2026 yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi dan kualitas data pemilih.
Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H., dalam arahannya berharap partai politik turut berpartisipasi aktif mengawal proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, pengawasan PDPB merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya serta mencegah penyalahgunaan hak pilih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Seluruh pihak, termasuk partai politik, diharapkan ikut mengawal pemutakhiran data pemilih agar hak pilih masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Bawaslu Badung telah melakukan uji petik secara langsung ke rumah-rumah warga dengan metode sampling. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan data pemilih sekaligus memastikan masyarakat yang masih memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya, termasuk warga yang sedang berada di luar negeri. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pemilih yang telah meninggal dunia tidak lagi tercatat dalam daftar pemilih.
“Kami berkomitmen mengawal administrasi data pemilih melalui uji petik langsung dan membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, dan imigrasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, memaparkan capaian pengawasan PDPB sepanjang tahun 2026. Bawaslu Badung telah melaksanakan 24 kali uji petik dan 11 kali pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas). Dari kegiatan tersebut, Bawaslu menyampaikan enam saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Badung dengan total 85 data pemilih yang perlu dimutakhirkan dari data penetapan pemilih dari KPU Badung.
Adapun 85 data tersebut terdiri atas 39 pemilih baru dari pensiunan TNI/Polri, 28 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, 14 pemilih meninggal dunia, dua pemilih baru pindah masuk, serta dua pemilih pindah domisili. Seluruh saran perbaikan tersebut telah disampaikan dan direspons oleh KPU Kabupaten Badung untuk dilakukan pemutakhiran.
“Sebanyak 85 data pemilih telah kami sampaikan melalui enam saran perbaikan dan seluruhnya direspons oleh KPU Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti,” jelas Rachmat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan, menekankan pentingnya pengawasan PDPB secara berkelanjutan, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, sejumlah potensi permasalahan seperti data pemilih ganda dan NIK tidak valid perlu diantisipasi sejak dini agar proses pemutakhiran data saat tahapan pemilu dimulai dapat berjalan lebih akurat.
“Pengawasan PDPB pada masa non-tahapan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data pemilih sejak dini, sehingga saat tahapan pemilu dimulai, daftar pemilih telah lebih akurat dan valid,” ujarnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Badung berharap koordinasi dan sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, serta partai politik dapat terus diperkuat. Pengawasan PDPB akan tetap dilaksanakan pada masa non-tahapan sebagai bagian dari komitmen menjaga hak pilih masyarakat dan mendorong terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan KPU Kabupaten Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Polres Badung, Polresta Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Hadir pula perwakilan partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan barcode hotline Klinik Pra-Sengketa, dan buku saku penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa untuk Partai Politik yang hadir.