UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar memperkuat koordinasi kelembagaan dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam ranah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Inisiatif ini bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Trimo, S.H., M.H., serta Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., bertempat di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis 12 Maret 2026.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.
Selain nota kesepahaman antar lembaga, kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Desa Padangsambian Kelod dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, yang akan fokus pada pendampingan hukum di tingkat desa.
Wali Kota Jaya Negara menekankan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat legalitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi risiko permasalahan hukum yang bisa menghambat program pembangunan.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami berharap dukungan ini dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Jaya Negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo, menambahkan bahwa kerja sama ini juga memberikan pendampingan hukum bagi kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga potensi sengketa atau pelanggaran hukum dapat diminimalkan.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Dr. Iman Luqmanul Hakim, menegaskan pentingnya sinergi tersebut dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di level desa. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya formalitas di atas kertas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
“Harapannya sinergi ini berkelanjutan dan berdampak langsung bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang tertib hukum,” tambah Iman Luqmanul Hakim.(per/ub)
