UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta para kepala desa dan lurah se-Kota Denpasar untuk mempercepat implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber.
Langkah ini dinilai mendesak guna menekan timbulan sampah serta menjaga kelestarian lingkungan Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan arahan dalam kegiatan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber yang digelar di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Senin, 9 Maret 2026.
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi isu strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah sampah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, hingga sektor ekonomi.
“Penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan. Penegakan hukum juga harus konsisten agar memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan berbagai regulasi untuk menekan timbulan sampah, salah satunya melalui Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang membatasi penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya dalam pengurangan penggunaan sedotan plastik. Namun penggunaan kantong plastik masih kerap ditemukan, terutama di pasar tradisional.
Selanjutnya, Pemprov Bali juga mengeluarkan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan sampah di berbagai sektor seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, hingga desa dan kawasan wisata.
Koster menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut sempat terhambat akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang membuat pemerintah harus memprioritaskan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Setelah kembali memimpin Bali, Pemprov Bali kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 sebagai gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, indah, dan berkelanjutan.
Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan sampah berbasis sumber diwajibkan dilakukan mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga pelaku usaha dengan cara mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
“Kita ingin sampah organik selesai dikelola di sumbernya paling lambat 31 Maret 2026. Mulai dari rumah tangga, kawasan perumahan, pariwisata, hingga desa dan kelurahan,” ujar Koster.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan kasus pengelolaan di TPA Suwung telah masuk tahap penyidikan.
Sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mulai April 2026 TPA Suwung hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu, sementara sampah organik harus diselesaikan di sumbernya.
“Jangan sampai kepala daerah menjadi tersangka. Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah sesuai target yang ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam laporannya menyampaikan bahwa penanganan sampah menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan.
Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga mengeluarkan Instruksi Walikota Denpasar Nomor 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat pengawasan serta pembinaan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal sehingga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali tetap terjaga.(yud/ub)