UPDATEBALI.com, JAKARTA – Bupati Klungkung I Made Satria bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas PUPRPKPK melaksanakan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Fikri Abdurrachman, di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Pertemuan tersebut membahas kondisi abrasi dan kemunduran garis pantai di sejumlah wilayah Kabupaten Klungkung yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Abrasi telah menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian garam, badan jalan, jaringan listrik, hingga permukiman warga.
Beberapa titik terdampak cukup parah antara lain Pantai Monggalan di Desa Kusamba serta ruas jalan kabupaten dan jalur pedestrian menuju Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped.
Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida yang kini tergerus abrasi dan terancam terputus.
Dalam audiensi itu, Bupati Satria menegaskan bahwa kerusakan akibat abrasi tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Akses jalan yang terdampak merupakan jalur vital distribusi logistik, hasil pangan, serta penunjang utama sektor pariwisata di Nusa Penida.
“Penanganan abrasi ini sangat mendesak mengingat infrastruktur yang rusak merupakan akses utama masyarakat dan jalur distribusi logistik serta pariwisata. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat melakukan penanganan sesuai kewenangannya secara berkelanjutan,” ujar Bupati Satria.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Klungkung telah menyerahkan proposal usulan penanganan abrasi pantai kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah pusat.
Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, beserta jajaran.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mitigasi serta penanganan abrasi pantai secara terencana dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat, menjaga infrastruktur vital, dan mendukung keberlanjutan pariwisata serta perekonomian daerah.(yud/ub)
