UPDATEBALI.com, DENPASAR – Seluruh fraksi di DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting dalam Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III, yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat, 17 Oktober 2025.
Kedua Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira dan Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para stakeholder terkait.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya I Gede Dwi Purnama Putra menyatakan dukungan penuh terhadap kedua Ranperda tersebut. Ia menegaskan, langkah penambahan penyertaan modal daerah di BPD Bali diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
“Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar menyetujui kedua Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan dapat memperkuat sektor ekonomi dan pelayanan publik di Kota Denpasar,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PSI–NasDem melalui Agus Wirajaya juga menyatakan persetujuan. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pengembangan program Penerangan Jalan Umum (PJU) serta peningkatan sarana alat musik tradisional dan modern di sekolah-sekolah, guna memperkuat sektor pendidikan dan pelestarian budaya.
Dukungan serupa juga disampaikan Fraksi Gerindra melalui Drs. I Ketut Sudana yang mengapresiasi kinerja pemerintah, terutama OPD penghasil yang telah menunjukkan kinerja optimal dengan target peningkatan pendapatan sebesar Rp40 miliar pada tahun 2026.
“Kami berharap OPD penghasil terus berinovasi agar PAD Kota Denpasar terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan melalui I Bagus Jagra Wibawa menyoroti pentingnya inovasi digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah, di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar OPD penghasil, termasuk Bapenda dan Perumda, terus berinovasi memanfaatkan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap, dengan tetap memprioritaskan program pelayanan dasar dan masyarakat langsung,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melalui sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh fraksi DPRD.
Ia menegaskan bahwa penyertaan modal daerah ke BPD Bali merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur permodalan BUMD yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
“BPD Bali bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat Bali,” jelas Arya Wibawa.
Terkait penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, Arya Wibawa mengungkapkan bahwa terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp244 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini, kata dia, menuntut penyesuaian struktur anggaran, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar program prioritas tetap berjalan optimal.
“Selain penyesuaian anggaran, Pemkot juga melakukan reorientasi kegiatan untuk penanganan pascabencana dan pemulihan infrastruktur akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Mengakhiri pidatonya, Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan yang telah berkolaborasi dalam pembahasan kedua Ranperda strategis tersebut.
“Terima kasih atas sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat fondasi pembangunan Denpasar yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.(per/ub)
 penting dalam Penutupan Rapat){kind=link}