UPDATEBALI.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2025 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.
Rapat ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintahan daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pada Selasa, 15 April 2025 Koordinator pembahasan LKPJ, I Komang Wirawan, SH dan Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, M.M., membacakan Pendapat Akhir DPRD Provinsi Bali.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Bali telah menyampaikan Pidato Pengantar LKPJ pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Bali, tanggal 19 Maret 2025. LKPJ tersebut disusun berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi pelaksananya.
Berdasarkan pembahasan LKPJ, diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp7,82 triliun atau 113,80% dari target. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,29 triliun atau 93,55%. Hal ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp531,5 miliar. Ditambah pembiayaan daerah bersih sebesar Rp92,1 miliar, maka diperoleh SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp623,7 miliar (unaudited).
“Di sisi capaian makro, ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (5,03%). Persentase penduduk miskin turun menjadi 3,80%, IPM meningkat menjadi 78,63, dan tingkat pengangguran terbuka menurun ke angka 1,79%,” ujar Kusuma Putra.
Sementara itu, lebih lanjut Kusuma Putra menjelaskan, rasio gini membaik di angka 0,348 dan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp67,32 juta.
DPRD Bali mengapresiasi keberhasilan Pemprov Bali dalam mengelola APBD 2024, di tengah tekanan kewajiban pembayaran dari tahun sebelumnya serta rencana defisit yang akhirnya mampu diatasi tanpa pinjaman daerah. Hal ini dinilai sebagai bentuk tata kelola yang bijak dan efektif.
Namun demikian, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain:
1. Evaluasi Rekomendasi LKPJ 2023: Dewan meminta agar rekomendasi yang belum ditindaklanjuti segera dievaluasi.
2. Dorongan Investasi di Sektor Primer: Terutama industri pengolahan hasil pertanian.
3. Koordinasi antar OPD: Untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendongkrak PDRB per kapita.
4. Penanganan Duktang: Mengantisipasi potensi gangguan sosial akibat penduduk pendatang.
5. Penataan Kabel Udara: Untuk menjaga keindahan kota dan kelestarian pohon.
6. Perhatian terhadap Lansia: Dengan populasi lansia mencapai 10%, pemerintah diimbau menyediakan program dan anggaran khusus.
7. Program Pro-Rakyat Miskin: Tahun 2025 diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan program langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti bantuan rumah layak huni.(den/ub)