UPDATEBALI.com, DENPASAR – Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menyampaikan pentingnya pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan bersih dalam pembukaan Workshop Pengembangan Kapasitas Anti Korupsi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juli 2024.
Dalam sambutannya, I Wayan Sugiada menguraikan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, dan efisien melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi pembangunan fisik dan pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih untuk memastikan penggunaan dana publik secara efisien dan sesuai peraturan.
Workshop ini merupakan bagian dari inisiatif APIP dan PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) Bali dalam memperkuat kapasitas anti korupsi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam organisasi publik, serta memastikan dana publik digunakan secara efisien. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tambah I Wayan Sugiada.
Acara ini juga mencakup pelatihan dan sertifikasi rutin bagi para pengawas dan analis keuangan untuk memperbarui pengetahuan mereka dalam deteksi dan pencegahan korupsi. Teknologi canggih diterapkan untuk mendukung audit dan analisis transaksi keuangan, meningkatkan transparansi dan efisiensi proses. Kolaborasi lintas lembaga diperkuat melalui kerja sama untuk menukar informasi dan praktik terbaik dalam penanggulangan korupsi.
Sebagai bagian dari workshop, dihadirkan dua narasumber, Desy Fridayanti dan Puja Astawa, untuk memotivasi dan memberikan wawasan kepada para penyuluh anti korupsi. Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana, menambahkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Dengan upaya ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan berkeadilan bagi semua pihak, serta meningkatkan efektivitas dan integritas organisasi publik di Provinsi Bali.(yud/ub)
