UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mengurangi kesenjangan gender dengan memastikan peran aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan melalui program-program yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng menggelar acara pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kabupaten Buleleng tahun 2024. Acara ini bertempat di Gedung Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada hari Senin, 29 April 2024.
Pelatihan PPRG ini diikuti oleh utusan SKPD dan dihadiri oleh Ketua Pokja Pengarusutamaan Utamaan Gender (PUG) Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, serta narasumber dari perwakilan BKSDM Provinsi Bali, Anak Agung Rai Kartini, dan I Nyoman Widiartha Mahajaya.
Ayu Reika menyampaikan bahwa instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan bahwa pemerintah harus mengintegrasikan isu gender dalam semua tahapan pembangunan, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.
“Isu gender harus dijadikan fokus dalam setiap kegiatan pembangunan, dengan prinsip pengarusutamaan yang baik dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), di mana semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara.
Ketua Panitia dan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan analisis gender, serta menggali isu-isu gender dalam program pembangunan.
“Perencanaan penganggaran responsif gender adalah alat untuk menganalisis dampak alokasi anggaran terhadap isu-isu gender,” katanya.
Pustaka menekankan bahwa melalui pelatihan ini, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami pentingnya peran setiap individu dalam mengatasi masalah dan isu gender, serta memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan keadilan bagi semua. (adv/ub)
