){kind=link}
UPDATEBALI.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Hingga 2026, sebanyak 552 TPAKD berperan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan layanan keuangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia menilai program ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut penyaluran kredit kepada masyarakat menjadi salah satu capaian yang perlu terus diperluas. Ia menegaskan, kebijakan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap pendapatan dan daya beli keluarga.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” kata Prabowo.
Pemerintah juga merencanakan penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang. Pembiayaan tersebut ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, program TPAKD sejalan dengan Asta Cita serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045.
Menurut Friderica, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan telah menghasilkan sejumlah program pembiayaan yang menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Selain itu, program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal. Program ini turut mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
OJK juga menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut menggabungkan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk unggulan desa.
Pelaksanaan program EKI menghasilkan pembukaan lebih dari 174.000 rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18.000 debitur.
Secara khusus, selama periode Agustus hingga Oktober 2026, telah disalurkan kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Penyaluran tersebut menjadi salah satu bukti upaya memperluas pembiayaan produktif dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Pembentukan DNKK menandai perubahan pendekatan kebijakan dari yang sebelumnya berfokus pada inklusi keuangan, seperti kepemilikan rekening, menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga secara nyata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, DNKK bertugas memperkuat koordinasi strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Fokusnya mencakup ketahanan dalam memenuhi kebutuhan keuangan berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.
Presiden memimpin langsung DNKK, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian. OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi Wakil Ketua Harian.
Airlangga menilai keluarga perlu menjadi fokus utama kebijakan karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rekening atau besarnya pembiayaan, tetapi juga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, dan menghadapi risiko keuangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah untuk mendorong kinerja dan inovasi pembangunan. Insentif tersebut diharapkan memperkuat komitmen daerah dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi momentum pemberian TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program perluasan akses keuangan. Penghargaan diberikan kepada lima TPAKD tingkat provinsi, lima tingkat kabupaten, dan lima tingkat kota.
Pada tingkat provinsi, penerima penghargaan berasal dari Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur.
Sementara pada tingkat kota, penerima penghargaan adalah Kota Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.
Penghargaan tersebut diharapkan mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperluas penerapan praktik baik dari satu daerah ke daerah lainnya.
Melalui penguatan TPAKD dan pembentukan DNKK, pemerintah menargetkan akses keuangan semakin merata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembiayaan diharapkan mampu membantu petani, nelayan, pelaku UMKM, serta usaha lokal meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. (yud/updatebali)