UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar kembali mencatatkan capaian positif dalam bidang hukum. Pada 2026, Pemkot Denpasar berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus, yakni Peringkat I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional 2026 tingkat Provinsi Bali serta Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026.
Kedua penghargaan tersebut diraih dengan nilai sempurna 100 dan predikat AA Istimewa. Capaian ini menjadi pengakuan atas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Penghargaan tersebut diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H., yang hadir mewakili Pemkot Denpasar dalam rangkaian Upacara dan Syukuran Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Rabu (19/8).
Pada penilaian JDIH Nasional 2026, Denpasar berhasil berada di posisi teratas di antara pemerintah daerah di Provinsi Bali. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Provinsi Bali.
Sementara untuk penilaian IRH 2026, Pemerintah Kota Denpasar termasuk salah satu pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Mewakili Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Komang Lestari Kusuma Dewi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berperan dalam pencapaian tersebut.
“Atas nama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Bapak Sekda, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, berkolaborasi, serta menunjukkan komitmen. Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Komang Lestari, raihan tersebut tidak boleh berhenti sebagai sebuah penghargaan administratif. Nilai sempurna yang diperoleh justru harus menjadi pemacu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi hukum.
“Capaian nilai 100 dengan predikat AA Istimewa ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang terpenting adalah implementasinya agar informasi hukum dapat diakses dengan mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemkot Denpasar dalam membangun sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas. Reformasi hukum juga terus didorong agar berjalan seiring dengan upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemkot Denpasar berharap prestasi tersebut dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan hukum yang mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat.
Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 tidak hanya diisi dengan agenda penyerahan penghargaan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, penyerahan sertifikat hak cipta, pemotongan tumpeng dan kue, serta peninjauan Galeri Sanga Bumi Bali.(per/updatebali)