UPDATEBALI.com, KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengusulkan sejumlah proyek strategis di wilayah kepulauan Nusa Penida kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Klungkung I Made Satria saat bertemu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Javid Hurriyanto, di Kantor BBPJN Jatim–Bali, Selasa 21 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut pemanfaatan skema Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Jalan Daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Dalam audiensi itu, Bupati Satria mengajukan enam paket pekerjaan infrastruktur yang dinilai penting bagi peningkatan aksesibilitas di Klungkung, khususnya kawasan kepulauan. Enam usulan tersebut meliputi pembangunan Jembatan Nusa Lembongan–Nusa Ceningan, peningkatan Jalan Pertigaan SD 2 Lembongan–Bias Munjul, Jalan Jembatan Kuning–Batu Melawang, Jalan Banjarangkan–Tohpati, Jalan Pertigaan Batumadeg–Sebuluh, serta Jalan Kutampi–Pertigaan.
Dari keseluruhan usulan, empat proyek ditetapkan sebagai prioritas untuk diusulkan pada Tahun Anggaran 2026. Sementara dua proyek lainnya akan diperjuangkan pada tahap selanjutnya.
Bupati Satria menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi barang, sekaligus menunjang pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kecamatan Nusa Penida.
“Penguatan infrastruktur ini sangat vital. Tujuannya untuk memutus keterisolasian antar-wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan memicu pertumbuhan ekonomi berbasis swasembada pangan di kawasan kepulauan Nusa Penida,” tegas Bupati Satria.
Selain memperkuat konektivitas antara Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, peningkatan ruas-ruas jalan juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, wisatawan, serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di kawasan kepulauan.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala BBPJN Jawa Timur–Bali Javid Hurriyanto menyatakan pihaknya siap mendukung realisasi empat proyek yang menjadi prioritas pemerintah daerah pada tahun 2026.
“Untuk kelancaran pengerjaan, kami minta Pemkab Klungkung segera melakukan pemetaan dan pendataan aset lahan serta utilitas, khususnya jaringan listrik dan internet di lokasi proyek. Hal ini agar tidak terjadi kendala teknis saat konstruksi berjalan. Begitu dimulai, kami siap mengawal sampai tuntas,” jelas Javid.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung segera menyiapkan data pendukung terkait status lahan dan utilitas di lokasi proyek agar proses pelaksanaan konstruksi nantinya tidak mengalami hambatan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, serta Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.(yud/ub)
