UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut Wayan Koster, data yang berkualitas menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan pemerintah disusun secara objektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepada seluruh masyarakat Bali, saya juga mengimbau agar memberikan data yang benar dan akurat sehingga hasil sensus dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan pembaruan data tersebut, pemerintah akan memiliki informasi yang lebih komprehensif mengenai struktur usaha, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, pemerataan pembangunan, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM, keberadaan data yang akurat dinilai sangat strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Koster juga mengapresiasi kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Menurutnya, langkah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat Hindu di Bali menjalankan ibadah dengan khidmat sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan sensus.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan daerah. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kompas pembangunan nasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar memastikan tidak ada data yang terlewat serta menjaga akurasi hasil pendataan.
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menambahkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang semakin lengkap sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Sebanyak 3.774 petugas sensus diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door to door selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan estimasi BPS, terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil. Selain itu, total sasaran pendataan mencapai sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga.
Sebagai simbol dimulainya penguatan komitmen bersama, kegiatan tersebut ditandai dengan prosesi penancapan kayon.
Pemerintah Provinsi Bali berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi tonggak penyusunan pembangunan berbasis data, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan.(yud/ub)
