UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Pulau Dewata.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat 10 Juli 2026.
Pelantikan pengurus DPD HKTI Bali dipimpin langsung Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa sektor pertanian Bali secara umum menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, sejumlah komoditas pangan strategis telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan menghasilkan surplus.
“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa diantaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.
Meski demikian, Koster mengungkapkan Bali masih menghadapi kekurangan produksi bawang putih sehingga pasokannya masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya minat masyarakat terhadap bawang putih impor yang dinilai memiliki harga lebih kompetitif dibandingkan hasil produksi lokal.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah daerah potensial seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan import,” imbuhnya.
Menurut Koster, penguatan produksi komoditas pangan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Bali, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah.
“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” sebutnya.
Ia juga menyoroti besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali yang mencapai sekitar 14 persen. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat pembangunan sektor pertanian mulai dari peningkatan produksi hingga pengembangan hilirisasi.
“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.
Selain peningkatan produktivitas, Pemprov Bali juga terus memperluas penerapan sistem pertanian organik, terutama pada kawasan persawahan. Dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah di Bali, sekitar 60 persen di antaranya telah mengantongi sertifikasi organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.
Menurut Koster, penerapan pertanian organik mendapat respons positif dari kalangan petani karena memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.
Meningkatnya minat petani terhadap sistem organik juga berdampak pada bertambahnya kebutuhan pupuk cair. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi kuota pupuk bagi petani.
“Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Koster mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus HKTI Bali yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mengajak HKTI Bali mengambil peran lebih aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.
Sudaryono juga mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan sektor pertanian. Ia menyatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan, termasuk terkait penambahan kuota pupuk cair bagi petani Bali.
Di sisi lain, Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Koster atas dukungan sehingga pelantikan dapat terlaksana dalam waktu persiapan yang relatif singkat.
Ia menilai jabatan yang diembannya merupakan amanah besar untuk memperjuangkan kepentingan petani Bali melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya.(yud/ub)
