UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Pulau Dewata hingga akhir April 2026 tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan positif pada sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank yang terus menopang aktivitas ekonomi daerah.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan kinerja sektor jasa keuangan di Bali masih menunjukkan daya tahan yang baik dengan intermediasi perbankan yang terus tumbuh, risiko yang terkendali, serta likuiditas yang memadai.
Menurutnya, penyaluran kredit perbankan berdasarkan lokasi bank pada April 2026 mencapai Rp121 triliun, atau tumbuh 6,41 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat lebih tinggi, yakni 9,14 persen yoy menjadi Rp147,64 triliun.
“Stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga tercermin dari kinerja perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank yang terus berkembang dan mendukung aktivitas perekonomian daerah,” ujar Parjiman.
Dari sisi penggunaan kredit, pertumbuhan masih didominasi kredit investasi yang naik 16,82 persen yoy atau bertambah sekitar Rp6,11 triliun. Capaian tersebut menunjukkan dukungan sektor perbankan terhadap ekspansi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Bali.
Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh 4,68 persen, sedangkan kredit modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 1,63 persen secara tahunan.
OJK juga mencatat lebih dari separuh kredit di Bali disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga April 2026, porsi kredit UMKM mencapai 51,26 persen dari total kredit dengan pertumbuhan 5,23 persen yoy. Penyaluran tersebut didominasi usaha mikro yang tumbuh 11,10 persen, disusul usaha kecil sebesar 2,08 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar masih berada pada kategori bukan lapangan usaha dengan porsi 33,32 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,95 persen. Sementara dari sisi pertumbuhan nominal, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat kenaikan tertinggi, yakni Rp2,10 triliun atau tumbuh 15,46 persen.
Parjiman menilai peningkatan tersebut mencerminkan semakin kuatnya sektor pariwisata Bali yang turut mendorong kebutuhan pembiayaan pelaku usaha.
Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap meningkat sebesar 6,64 persen menjadi Rp207,54 triliun. Pertumbuhan terutama ditopang peningkatan tabungan masyarakat sebesar Rp7,40 triliun. Adapun Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 58,30 persen, relatif stabil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kualitas kredit perbankan juga menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross turun menjadi 2,60 persen dari sebelumnya 3,21 persen, sedangkan NPL net membaik menjadi 1,78 persen. Rasio Loan at Risk (LaR) pun turun menjadi 9,47 persen dari 11,48 persen pada April 2025.
Sementara itu, kondisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali dinilai tetap kuat dengan Cash Ratio (CR) sebesar 14,68 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 27,78 persen, jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan.
Pada sektor pasar modal, jumlah investor di Bali terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga April 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 404.965 investor, meningkat 32,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai kepemilikan saham juga melonjak menjadi Rp8,25 triliun atau tumbuh 46,85 persen secara tahunan.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat Rp12,07 triliun, atau mengalami perlambatan sebesar 0,59 persen. Meski demikian, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,56 persen.
Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, penyaluran pembiayaan modal ventura justru meningkat pesat menjadi Rp117,62 miliar, tumbuh 28,53 persen secara tahunan, dengan rasio NPF yang tetap rendah di level 0,78 persen.
Selain menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Bali juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pada 2026, OJK mengusung tema “Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masif dan Merata Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan” dengan fokus pada enam kelompok prioritas, yakni perempuan atau ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, penyandang disabilitas, UMKM, masyarakat di daerah 3T, serta petani dan nelayan.
Hingga Mei 2026, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 74 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 6.994 peserta, ditambah edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 66 ribu orang. Sementara melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang dijalankan lembaga jasa keuangan, telah terlaksana 417 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 445.399 orang.
Secara keseluruhan, kegiatan edukasi keuangan di Bali sepanjang 2026 hingga Mei telah mencapai 491 kegiatan dengan total peserta sebanyak 452.393 orang.
Parjiman menambahkan, OJK juga terus memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik yang berkaitan dengan sengketa maupun dugaan pelanggaran.
Selain itu, masyarakat kembali diingatkan agar selalu waspada terhadap berbagai bentuk investasi ilegal dan produk keuangan ilegal yang masih marak beredar. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip Legal dan Logis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan serta melaporkan dugaan aktivitas keuangan ilegal melalui SIPASTI maupun Kontak OJK 157.(yud/ub)
 Provinsi Bali mencatat stabilitas sektor jasa keuangan di Pulau Dewata hingga akhir April 2026 tetap terjaga){kind=link}