UPDATEBALI.com, JEMBRANA – DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, Senin 27 April 2026, dengan agenda utama penyampaian keputusan dewan atas rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua II DPRD Jembrana, Drs. I Wayan Wardana, menyampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sisi pengelolaan keuangan daerah.
“Kinerja keuangan dinilai efektif dan efisien, ditandai dengan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran serta realisasi belanja yang efisien, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang positif,” ucapnya.
Namun demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi. Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara umum meningkat, tetapi mengalami penurunan pada beberapa sektor seperti PBBP2, BPHTB, dan pendapatan BLUD. DPRD mendorong pembaruan data wajib pajak secara menyeluruh guna menjaga kualitas pelayanan publik.
Dari aspek transparansi, DPRD menekankan pentingnya penyediaan sistem informasi PAD yang bersifat real-time dan dapat diakses untuk mendukung fungsi pengawasan. Selain itu, kondisi keuangan RSU Negara juga menjadi perhatian, di mana pemerintah daerah didorong mengalokasikan anggaran dari SiLPA 2025 untuk menyelesaikan kewajiban rumah sakit.
Penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas turut direkomendasikan, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat di wilayah pedesaan.
“beberapa poin penting yang kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Saudara Bupati, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat,” ujar Wayan Wardana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD yang dinilai konstruktif dan berbasis fakta. Ia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius.
“Rekomendasi yang telah disampaikan akan kita jadikan kompas untuk menuntun langkah perbaikan ke depan. Saya tidak menghendaki berbagai catatan ini hanya berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Seluruhnya harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati Kembang.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi internal dan merumuskan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“segera lakukan evaluasi internal untuk merumuskan aksi nyata yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Kembang menyoroti sejumlah isu prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi daerah, serta penanganan sampah. Upaya optimalisasi PAD juga akan dilakukan dengan memperkuat kapasitas fiskal tanpa membebani masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus menjaga sinergi, guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Jembrana.(yud/ub)
