UPDATEBALI.com, BULELENG – Konsistensi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah kembali mendapat pengakuan.
Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Buleleng berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).
Raihan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Buleleng terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut juga mencerminkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir yang harus membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut justru harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi yang diberikan auditor diminta segera ditindaklanjuti guna mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Komitmen mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik terus menjadi fokus Pemkab Buleleng. Melalui pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan, pemerintah daerah berharap setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buleleng turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.(adv/ub)
 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali){kind=link}