, memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD kabupaten Jembrana){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD kabupaten Jembrana terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Jembrana masa persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 yang dipimpin oleh ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di ruang sidang utama DPRD Jembrana pada Senin 18 Maret 2024.
Fraksi-Fraksi DPRD Jembrana sebelumnya telah memberikan Pandangan Umum terhadap dua Ranperda, yaitu Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dalam pandangannya, Fraksi DPRD memberikan sejumlah saran untuk menyempurnakan kedua Ranperda tersebut.
Dalam jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD, Wakil Bupati Ipat menyatakan setuju dengan berbagai saran yang disampaikan oleh Fraksi DPRD Jembrana. Ia juga memberikan apresiasi atas kontribusi dan masukan yang telah diberikan oleh anggota DPRD Jembrana.
“Saya berterima kasih atas ide-ide dan masukan yang sangat berharga yang telah diberikan oleh Fraksi DPRD Jembrana melalui pandangan umum mereka,” ucap Wakil Bupati Ipat.
Ia juga menyampaikan harapannya agar proses pembahasan seluruh Ranperda dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya optimis bahwa dengan pemahaman yang sama, pembahasan akan berjalan dengan baik.
Sementara itu, I Ketut Sudiasa, ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan jawaban gabungan Fraksi terhadap pendapat Bupati Jembrana mengenai empat Ranperda inisiatif DPRD. Sudiasa menyatakan bahwa pendapat Bupati telah ditelaah dengan seksama, dan Fraksi-fraksi DPRD memberikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Bupati Jembrana terhadap Ranperda yang telah disampaikan oleh DPRD Jembrana.
“Ini adalah bentuk sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan regulasi untuk membangun masyarakat Jembrana,” ujar Sudiasa.
Rapat Paripurna tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan DPRD dalam upaya penataan regulasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jembrana.(yud/ub)