UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja rombongan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Nayaka I, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis, 16 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda penelitian akademik sekaligus pembahasan sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Rombongan Fakultas Hukum Undip dipimpin Ketua Tim sekaligus Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kadek Cahaya Susila.
Dalam kunjungan tersebut, tim akademisi akan melakukan penelitian di Kabupaten Badung dengan fokus pada tiga bidang utama, yakni perpajakan dan keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, serta kebijakan pengupahan.
Kadek Cahaya Susila menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang memberikan kontribusi dan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian Fakultas Hukum Undip.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengkaji berbagai kebijakan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menjaga keberlanjutan sektor tersebut melalui peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menjaga sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan baru, sehingga wisatawan yang datang merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Bupati juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Di sektor perpajakan daerah, Pemkab Badung memastikan seluruh kebijakan yang dijalankan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati berharap hasil penelitian dari Fakultas Hukum Undip dapat memberikan masukan strategis bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan akademis yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semoga penelitian ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Kabupaten Badung,” ujar Bupati.
Turut mendampingi Bupati Badung dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Setda Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Gede Artha, Kepala Bidang Penetapan Ketut Sudarma, serta perwakilan Dinas Pariwisata, BPKAD, dan Bagian Hukum.
Melalui kolaborasi bersama kalangan akademisi, Pemerintah Kabupaten Badung berharap berbagai kajian yang dilakukan dapat menjadi bahan evaluasi dan inovasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.(den/ub)
