UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025–2026 yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Senin, 13 Juli 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi jajaran wakil ketua DPRD. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB Surya Suamba, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD Badung.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang berisi masukan, saran, dan sejumlah catatan strategis terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Usai mengikuti rapat, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dari kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujar Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, sejumlah catatan yang disampaikan DPRD menyangkut persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kemacetan lalu lintas, penataan kabel utilitas, pengelolaan sampah, penanganan banjir, hingga persoalan kriminalitas.
Selain itu, DPRD juga menyoroti keberadaan ojek daring ilegal yang dinilai perlu mendapat penertiban demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di kawasan pariwisata.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa menegaskan Pemerintah Kabupaten Badung akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan langkah-langkah strategis.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, khususnya untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(den/ub)
