UPDATEBALI.com, TANGERANG – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi di bidang keimigrasian melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin, 27 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Bupati Badung Wayan Adi Arnawa turut menandatangani kesepakatan yang berfokus pada optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang imigrasi.
Kesepakatan ini dinilai strategis bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional dengan tingkat kunjungan wisatawan asing yang tinggi. Melalui MoU tersebut, diharapkan kualitas pelayanan keimigrasian semakin meningkat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing.
Menteri Imipas RI Agus Andrianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi modal penting dalam mengimplementasikan berbagai program kerja institusinya. Namun demikian, ia menekankan bahwa sinergi harus dibangun di atas fondasi integritas.
“Karena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.
Selain dengan Pemprov Bali, pada kesempatan yang sama Kementerian Imipas juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, serta Direktur Utama BPJS.
Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima”, Agus Andrianto juga mengajak seluruh jajaran melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi.
“Hari ini di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong warga binaan pemasyarakatan menjadi subjek pembangunan yang produktif, bukan sekadar objek pembinaan. Salah satu fokus yang didorong adalah keterlibatan warga binaan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I).(yud/ub)
){kind=link}