UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersama aparat terkait memperkuat langkah pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) melalui Gelar Pasukan Patroli Keimigrasian Dharma Dewata Provinsi Bali 2026 yang digelar di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian di daerah destinasi wisata dunia tersebut pada Rabu, 15 April 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa patroli keimigrasian akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah titik strategis. Langkah ini dilakukan untuk mencegah sekaligus menindak berbagai pelanggaran yang melibatkan WNA.
Menurutnya, patroli tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Selain patroli lapangan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperkuat pendekatan preventif melalui program desa binaan. Program ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan orang asing sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis partisipasi publik.
Gubernur Koster dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap langkah penguatan pengawasan yang dilakukan Imigrasi. Ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata internasional.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Imigrasi. Ini penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Bali,” ujar Koster.
Ia juga menyoroti meningkatnya perhatian terhadap pengawasan WNA di Bali dalam beberapa waktu terakhir, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Imigrasi, dan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Koster turut menyinggung kebijakan optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA) yang dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat dan mendapat respons positif.
“Kami telah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Pada prinsipnya ada dukungan untuk optimalisasi pungutan wisatawan asing di Bali, dan ini akan kami tindak lanjuti sesuai kesepakatan,” katanya.
Ia menambahkan, optimalisasi PWA diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, serta penguatan infrastruktur pariwisata.
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serta aparat penegak hukum. Penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh WNA akan menjadi kewenangan kepolisian, sementara pelanggaran administratif ditangani oleh Imigrasi, termasuk melalui mekanisme deportasi.
Dengan penguatan pengawasan dan kebijakan ekonomi pariwisata tersebut, Bali diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan mancanegara dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.(yud/ub)
