 Atap di RSUD Bali Mandara){kind=link}
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi menandai dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di RSUD Bali Mandara, Denpasar, Sabtu, 14 November 2026, bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep.
Groundbreaking tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam kesempatan itu, Dewa Made Indra mengapresiasi langkah RSUD Bali Mandara yang mendukung percepatan pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan PLTS Atap berkapasitas 760 kilowatt-peak (kWp). Proyek tersebut dilaksanakan melalui skema kerja sama investasi tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.
Menurutnya, pembangunan PLTS Atap merupakan implementasi nyata kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Langkah tersebut juga menjadi contoh kepeloporan instansi pemerintah dalam mendukung transisi menuju pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.
Dewa Made Indra mendorong seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mulai memanfaatkan PLTS Atap di kantor masing-masing. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukan besarnya kapasitas pembangkit, melainkan komitmen pemerintah dalam menjadi pelopor penerapan energi bersih.
“Pemerintah harus terlebih dahulu memberikan contoh nyata sebelum mengajak dunia usaha dan industri pariwisata beralih menggunakan energi bersih. Pemanfaatan PLTS Atap juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi pengeluaran listrik,” ujarnya.
Selain itu, Sekda juga mengajak OPD mempertimbangkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama pada kantor pemerintahan yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat tinggi. Namun, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing OPD.
Bertepatan dengan hari suci Saniscara Kliwon Landep, Dewa Made Indra berharap pembangunan PLTS Atap di RSUD Bali Mandara dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target, bahkan lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Bali Mandara, I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, menjelaskan pembangunan PLTS Atap merupakan bagian dari dukungan rumah sakit terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kawasan rendah emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Program tersebut sejalan dengan kebijakan Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.
Ia menyampaikan, pembangunan PLTS Atap telah direncanakan sejak awal 2026 dan mulai direalisasikan pada November 2026. Dengan kapasitas terpasang mencapai 760 kWp, fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menyuplai sekitar 30 persen kebutuhan listrik RSUD Bali Mandara yang saat ini memiliki daya listrik sebesar 2,8 megawatt (MW).
Pembangunan PLTS Atap dilaksanakan melalui skema kerja sama investasi selama 25 tahun dengan nilai investasi berkisar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar. Ke depan, rumah sakit berharap pengembangan PLTS Atap dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemanfaatan energi bersih dalam mendukung pelayanan kesehatan.
Selain menghasilkan energi listrik ramah lingkungan, instalasi panel surya juga akan ditempatkan di atas area parkir sehingga berfungsi sebagai pelindung kendaraan dari paparan sinar matahari dan hujan.
Putra Dharma Jaya mengungkapkan, biaya listrik RSUD Bali Mandara saat ini mencapai sekitar Rp400 juta per bulan. Dengan beroperasinya PLTS Atap, rumah sakit menargetkan penghematan biaya listrik sebesar 25 hingga 30 persen atau sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun.
Proses pembangunan dan pemasangan PLTS Atap diperkirakan berlangsung selama 16 minggu atau sekitar empat bulan. Seluruh instalasi ditargetkan rampung pada Maret atau April 2027, sehingga manfaat efisiensi biaya listrik diharapkan mulai dirasakan pada Mei 2027.
Pembangunan PLTS Atap di RSUD Bali Mandara diharapkan menjadi contoh penerapan energi bersih pada fasilitas pelayanan publik di Bali sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong kemandirian energi, pengurangan emisi, dan pembangunan berkelanjutan.(yud/updatebali)