 100 gigawatt peak (GWp) resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus 2026.
Program tersebut menjadi salah satu langkah besar pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Pada tahap awal, pemerintah menjalankan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) di sejumlah wilayah Indonesia. Peluncuran tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita, khususnya agenda swasembada energi dan hilirisasi.
Presiden Prabowo menilai pemanfaatan energi surya memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi dari luar negeri. Potensi energi terbarukan yang tersedia di dalam negeri dinilai perlu dikembangkan secara masif untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. (Dengan Program PLTS 100 GW), kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Dari 14 proyek awal tersebut, PLTS Gilimanuk menjadi lokasi peluncuran program nasional. Sementara di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan energi.
Menurut Bahlil, pengembangan energi surya akan dilakukan dengan memaksimalkan potensi berbagai wilayah Indonesia. Bentuknya mencakup PLTS berskala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit yang diperuntukkan bagi kawasan industri dan kegiatan produktif.
“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Program tersebut akan dijalankan melalui delapan skenario. Rinciannya meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS 3T sebesar 0,50 GWp.
Selain itu, pemerintah menyiapkan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Pengembangan tersebut juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap penurunan emisi.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah,” ucap Bahlil.
Tidak hanya berorientasi pada transisi energi, program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Bahlil menyebut pengembangan tersebut berpotensi membuka sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jumlah itu terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Pada fase awal, pembangunan proyek juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi di daerah melalui kegiatan konstruksi, manufaktur, hingga aktivitas usaha masyarakat di sekitar proyek.
“Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71.3 miliar USD, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun rupiah,” jelas Bahlil.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung pelaksanaan Program PLTS 100 GWp. Dukungan tersebut mencakup kesiapan sistem kelistrikan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta integrasi pembangkit energi surya ke dalam sistem kelistrikan nasional.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.
Darmawan juga mengapresiasi dukungan pemerintah dan Kementerian ESDM dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, pencapaian target 100 GWp membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, PLN, dunia usaha, industri hingga masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah kepada PLN. PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” kata Darmawan.
Sebagai lokasi peluncuran program nasional, Bali mendapatkan porsi pengembangan PLTS yang cukup besar. PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp.
Pengembangan tersebut akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) dengan kapasitas mencapai 3.300 MWh. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat sistem energi bersih Bali yang memiliki kebutuhan listrik tinggi, terutama sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” ujar Darmawan.
PLTS Gilimanuk menjadi salah satu bagian penting dari pengembangan tersebut dengan kapasitas 300 MWp. Kehadiran pembangkit energi surya ini diharapkan memperkuat fondasi sistem kelistrikan berbasis energi bersih di Pulau Dewata.
Darmawan menegaskan, transformasi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber pembangkit. Menurutnya, ketersediaan listrik juga menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menggerakkan perekonomian.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi,” pungkas Darmawan.(yud/updatebali)