UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menegaskan bahwa Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah sangat penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meskipun sektor pariwisata Bali telah pulih dan perekonomian Bali menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19.
Hal ini diungkapkan dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis 21 November 2024.
Mahendra Jaya menjelaskan bahwa meskipun Bali telah mengalami pemulihan ekonomi, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Bali masih tergolong rendah.
“Dengan dukungan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa selama tiga tahun terakhir, rata-rata TKDD menyumbang sekitar 33% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.
Sementara itu, kabupaten/kota di Bali, seperti Kabupaten Jembrana, lebih bergantung pada dana transfer, dengan 84,15% dari pendapatan daerahnya berasal dari TKDD. Sebagai perbandingan, Kabupaten Badung hanya menerima 9,85% karena memiliki PAD yang jauh lebih tinggi.
Selain itu, Mahendra Jaya juga mengusulkan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata untuk Provinsi Bali dan kabupaten/kota, guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing global.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mengevaluasi implementasi dana transfer pusat dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi daerah.
“Pemulihan ekonomi Bali di Tahun 2023 mengalami kemajuan yang sangat signifikan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan serta penguatan kembali sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali,” ujar Wihadi.
Namun, Wihadi juga menyoroti tantangan eksternal yang perlu diantisipasi, seperti inflasi yang mencapai 2,7% (yoy) di Bali pada 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,61%.
Badan Anggaran DPR RI memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan MRT Bali yang dilakukan tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Direktur Dana Transfer Khusus DJKP, Kepala Kanwil DJKP, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(yud/ub)
