 Bali){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Setiawan Budi Cahyono, di Lounge Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antarlembaga, menjaga kondusivitas daerah, serta menyelaraskan langkah penegakan hukum guna mendukung pembangunan di Kabupaten Jembrana.
Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Adhyaksa memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kejaksaan Tinggi Bali merupakan fondasi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus bermitra secara harmonis demi mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Kembang.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, Bupati Kembang didampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana I Ketut Suastika, serta tokoh masyarakat Gilimanuk.
Selain membahas penguatan hukum secara umum, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi mengenai konsultasi hukum terkait penataan dan kejelasan status upaya masyarakat di kawasan Gilimanuk dalam memperoleh kepemilikan yang sah atas tanah yang telah ditempati secara turun-temurun.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyambut baik kunjungan Bupati Jembrana beserta jajaran. Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan kesiapan untuk bersinergi, memberikan pendampingan hukum, serta mendukung langkah Pemkab Jembrana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Jembrana optimistis koordinasi lintas instansi dapat semakin harmonis sekaligus mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai persoalan strategis di daerah.(yud/updatebali)