UPDATEBALI.com, BULELENG – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah. DPRD Kabupaten Buleleng minta pengentasan kemiskinan agar menjadi prioritas.
Untuk itu, Badan Anggran DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK dengan Eksekutif, yang bertempat di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD kabupaten Buleleng, pada Senin 19 Juni 2023.
Wakil Ketua DPRD Gede Suradnya, SH mengatakan, terkait penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) memang perlu komunikasi yang intens dengan pihak Eksekutif. Sehingga kedepannya tidak ada catatan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD akibat cara pandang yang berbeda.
"Itu sebagai terjemahan dari sebuah regulasi, dengan harapaan kedepan tidak ada catatan lagi yang disebabkan cara pandang dalam mencermati sebuah peraturan yang berbeda," Ucap Wakil Ketua DPRD Gede Suradnya, SH.
Baca juga:
Berikut Tips Liburan ala Google
Sementara, Dewan Buleleng mendorong eksekutif agar segera melakukan langkah-langkah evaluasi. Hal itu ditujukan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Dewan dalam hal pengawasan sehingga kedepannya pelaksanaan APBD bisa berjalan lebih baik lagi.
Kemudian terkait dengan pengentasan kemiskinan, Suradnya menegaskan agar hal itu dapat menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk piutang yang dari RSUD Buleleng agar segera ditangani.
"Jika memungkinkan agar dilakukan pemutihan terhadap piutang itu sehingga tidak menjadi beban dalam APBD," imbuhnya.
Disamping itu, Suradnya menambahkan terkait mandatory spending pada penyusunan APBD di masing-masing fungsi /urusan wajib dipenuhi agar dapat meminimalisir potensi temuan pada program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD.(dna/ub)
