 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 21 April 2025.
Rakor bertajuk Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Kegiatan tersebut turut diikuti oleh Sekretaris Daerah I Made Budiasa bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPRPKP, Disdikpora, serta perwakilan dari Kejaksaan dan BPN. Para peserta mengikuti kegiatan dari Executive Room Kantor Bupati Jembrana.
Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Ia menyoroti pentingnya integritas sebagai komponen utama dalam mencegah tindakan korupsi.
“Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah,” ujar Bupati Kembang.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku, yang menurutnya merupakan esensi dari integritas itu sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa masih banyak celah dalam ruang publik yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, kami berharap bimbingan dan sinergi secara berkelanjutan bersama KPK RI agar ruang gerak oknum yang berniat melakukan korupsi dapat diminimalisir,” tegasnya.
Bupati Kembang juga menyampaikan harapannya agar Rakor ini dapat menjadi solusi dalam penataan aset daerah serta peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi secara bersih dan transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Dengan rakor ini, kami harapkan akan tumbuh komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, sekaligus memperkuat sinergi positif antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Jembrana,” pungkasnya.(yud/ub)