UPDATEBALI.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintensifkan langkah percepatan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan sebagai salah satu proyek infrastruktur prioritas daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Bupati Klungkung, I Made Satria, ke Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati I Made Satria diterima langsung Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., bersama jajaran pejabat struktural.
Pertemuan itu menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Klungkung untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas pelayaran nasional, terutama terkait aspek keselamatan pelayaran, regulasi, dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam proses pembangunan pelabuhan.
Bupati I Made Satria menegaskan bahwa koordinasi sejak tahap awal diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghadapi hambatan regulasi di kemudian hari.
“Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Klungkung, baik untuk mendukung konektivitas antar-pulau, pariwisata, hingga kelancaran kegiatan keagamaan dan ekonomi setempat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan semua aspek teknis dan legalitas keselamatan pelayaran dikonsultasikan sejak dini agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala regulasi di kemudian hari,” ujar Bupati Klungkung, I Made Satria.
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Pesinggahan memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat sektor pariwisata, serta mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, termasuk pelayanan transportasi menuju kawasan kepulauan.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, menyambut positif inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pihaknya menyatakan siap memberikan pendampingan dan masukan terkait pemenuhan aspek keselamatan pelayaran maupun ketentuan hukum maritim yang harus dipenuhi dalam pembangunan pelabuhan.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan dapat berlangsung lebih optimal. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Klungkung, khususnya dalam mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata.(yud/ub)
