UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis 6 Agustus 2026.
Kesepakatan ini menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama jajaran pimpinan DPRD. Hadir pula Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, unsur Forkopimda Badung, anggota DPRD, Sekretaris Daerah I.B. Surya Suamba, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan instansi vertikal.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, rancangan awal KUA-PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah lebih dari Rp11 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp10,7 triliun. Sementara itu, belanja daerah pada tahap awal dirancang lebih dari Rp13 triliun.
Setelah melalui pembahasan bersama DPRD Badung, nilai belanja daerah disepakati meningkat menjadi Rp14,2 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan, terutama pembangunan jaringan jalan baru sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah.
“Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55% lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” terangnya.
Menurut Adi Arnawa, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah turut menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas anggaran. Hingga 31 Juli 2026, realisasi PAD Kabupaten Badung telah mencapai Rp4,1 triliun.
“Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” terangnya.
Ia berharap target-target yang telah dirumuskan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat direalisasikan secara optimal. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung.
Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi dengan gaya yang lebih tajam, khas media online, lengkap dengan 5 judul SEO dan tag yang lebih kuat.(den/ub)
