Minggu, Juni 16, 2024
BerandaFinansialOJK Terbitkan Peraturan Penguatan BPR dan BPR Syariah

OJK Terbitkan Peraturan Penguatan BPR dan BPR Syariah

UPDATEBALI.com, JAKARTAOtoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Peraturan ini bertujuan mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

POJK 7/2024 diharapkan mampu mendorong BPR dan BPR Syariah untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Selain itu, BPR dan BPR Syariah juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

“Ketentuan ini penting karena akan mengubah lanskap industri BPR dan BPR Syariah dalam menghadapi tantangan dan persaingan di masa mendatang. Penerbitan Peraturan OJK ini serta upaya penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae pada 18 Mei 2024.

Baca Juga:  Bupati Tamba Hadiri Pelantikan Panwascam se-Kabupaten Jembrana

Dian menjelaskan, POJK ini merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pengawasan secara optimal. Berdasarkan hasil pengawasan, OJK menemukan beberapa kelemahan struktural termasuk fraud yang menyebabkan beberapa BPR atau BPR Syariah harus ditutup demi penyehatan sistem perbankan dan perlindungan konsumen.

POJK 7/2024, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 30 April 2024, mengatur berbagai aspek kelembagaan BPR atau BPR Syariah. Regulasi tersebut mencakup pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hingga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

Dengan adanya peraturan ini, OJK berharap BPR dan BPR Syariah dapat semakin solid dan siap menghadapi berbagai dinamika industri perbankan di masa mendatang.

Baca Juga:  Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali pada Februari 2023 Tumbuh Positif

POJK ini memuat sejumlah kebijakan strategis dalam rangka mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah antara lain:

  1. Kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal.
  2. Kebijakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan Pemegang Saham Pengendali yang sama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR dan BPR Syariah.
  3. Semangat efisiensi lembaga jasa keuangan yang memperkenankan Lembaga Keuangan Mikro untuk melakukan aksi penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah.
  4. Penyempurnaan aspek kelembagaan lain seperti jaringan kantor untuk mengakomodir arah pengembangan dan penguatan BPR dan BPR Syariah.
Baca Juga:  Bupati Tabanan bersama Jajaran Melaksanakan Bhakti Penganyar di Pura Mandhara Giri Semeru Agung Lumajang

Kewajiban konsolidasi bagi BPR atau BPR Syariah grup tersebut wajib diselesaikan paling lama dua tahun sejak POJK ini berlaku bagi BPR atau BPR Syariah non-pemerintah daerah, dan paling lama tiga tahun sejak POJK ini berlaku bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah.

Dian Ediana Rae berharap POJK ini dapat meningkatkan level of playing field BPR dan BPR Syariah serta memperkuat kapasitas permodalan industri BPR dan BPR Syariah. OJK meyakini kebijakan konsolidasi BPR dan BPR Syariah dapat menjadikan industri lebih efisien dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.(yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments