UPDATEBALI.com, DENPASAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong pihak Universitas Udayana dapat membuka International Undergraduate Program (IUP) atau program kelas internasional untuk mencetak lulusan yang semakin berkualitas.
Pastika dalam kegiatan resesnya di Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali, di Denpasar, Kamis, 8 Agustus 2024 menyampaikan dengan membuka IUP tersebut, maka para mahasiswa dibekali dengan berbagai mata kuliah yang memang kompetensinya dibutuhkan untuk keperluan global.
“Para dosen yang mengajar pun akan menggunakan Bahasa Inggris. Jadi, kalau mau menjadi World Class University, maka harus membuka program IUP ini,” kata Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut.
Kegiatan reses yang dilakukan Pastika ini bertajuk Pengawasan terhadap Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Fokus Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 di Provinsi Bali.
Pastika menambahkan, program IUP tersebut sudah dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) seperti di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Made dan Universitas Airlangga. Selain itu juga sudah diterapkan di berbagai perguruan tinggi swasta ternama di Tanah Air yang memang mencetak para pebisnis andal.
“Alangkah baiknya agar Unud juga membuka program tersebut. Selain semakin meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, juga sekaligus mendongkrak pendapatan karena pembayarannya tentu akan berbeda dibandingkan dengan kelas reguler,” ujarnya.
Ditegaskan, IUP berbeda dengan program yang sudah selama ini sudah dilaksanakan di perguruan tinggi yang telah menerima mahasiswa asing. Dalam program ini, mahasiswa lokal pun bisa mengikuti, setelah mereka lolos dalam seleksi.
Menurut dia, selain melalui IUP, masih banyak potensi yang dimiliki Unud yang bisa dimaksimalkan menambah pundi-pundi pendapatan. Jadi tidak hanya mengandalkan dana APBN dan UKT yang menjadi sumber pemasukan terbesar.
Pastika pun mengusulkan dengan lahan yang Unud yang begitu luas dan di tempat wisata yang strategis, agar dipikirkan pula untuk dibuatkan lapangan golf seperti halnya yang diterapkan di banyak perguruan tinggi luar negeri, yang tentunya akan akan memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi.
“Pengelolaannya itu sangat penting, harus ada semacam sistem manajemen yang tepat sehingga anggaran yang ada lebih optimal implementasinya,” tutur Pastika yang jua Penasihat Ikayana (Ikatan Alumni Universitas Udayana) itu.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana Prof. Dr. dr I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, menyampaikan Unud sekarang yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) menjadi lebih fleksibel dalam mengatur anggaran.
Ia memaparkan sumber pendapatan Unud selain dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga ada dari aset, SDM, bank termasuk usaha seperti rumah sakit. Selain itu di setiap fakultas memiliki unit usaha yang turut memberi kontribusi.
“Sampai saat ini Unud tidak menaikkan UKT karena UKT tidak lagi menjadi yang utama untuk mendongkrak pendapatan. Namun, kami melakukan optimalisasi aset atau sumber daya yang dimiliki. Diantaranya untuk aset lahan kami bekerja sama dengan swasta sehingga ada pemasukan dari sewa,” kata Prof Adiatmika.
Ia menambahkan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PTN telah direncanakan dari unit terbawah serta proses penganggaran dan belanja di PTN mengikuti proses sesuai kaidah dan SOP yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.
Sebelum menjadi DIPA proses penganggaran didahului dengan perencanaan kegiatan dan anggaran yang pembahasannya melibatkan pihak terkait dari Kemendikbudristek juga melibatkan unsur Kementerian Keuangan.
Program Kerja yang disusun mendukung Visi dan Misi Kemendikbudristek yang juga dituangkan dalam kontrak kinerja Rektor. Dalam kontrak kinerja tersebut jelas indikator-indikator capaian serta target-target yang mau diwujudkan yang telah ditentukan baik oleh Kemendikbudristek maupun Kementerian Keuangan (Unud sebagai PTN Badan Layanan Umum).
Untuk pelaksanaan Program KIP Kuliah di Universitas Udayana berjalan baik. Program KIP Kuliah sangat membantu dalam pemerataan akses Pendidikan Tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi dalam bidang akademik. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan KIP adalah tentang keterbatasan informasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk daerah pedesaan apalagi belum tersdia akses teknologi seperti internet.
Sementara itu I Gede Ketut Seputra Aryadi mewakili Kadisdikpora Prov. Bali menjelaskan DAK fisik maupun non fisik pelaksanaannya berjalan baik. Yang masih menjadi kendala terkait sertifikasi guru. Di Bali ada sekitar 6 ribu guru SMA namun hanya sebagian yang baru memiliki sertifikasi karena terkendala kuota.
Selanjutnya terkait dengan penganggaran di Disdikpora Bali telah dilaksanakan berbasis kinerja dengan mengacu Visi/Misi, Tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD serta mengacu Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.
“Perencanaan dan penganggaran telah didukung dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan,” katanya. (as/ub)
