UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyerukan kepada perusahaan di Bali untuk menyisihkan sebagian keuntungan demi kesejahteraan masyarakat Bali. Pernyataan ini disampaikan saat pelantikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali Masa Bhakti 2024-2027, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu 15 Mei 2024 pagi.
Dalam pidatonya, Mahendra Jaya mengedepankan konsep pembangunan Bali yang berpijak pada ‘Dharma’, yaitu kebaikan dan kebenaran menurut Dharma Agama dan Dharma Negara. Ia menegaskan bahwa masih adanya kemiskinan di Bali merupakan ketidakadilan yang harus segera diatasi.
“Menjadi tidak adil dan mengenaskan ketika di Bali masih ada orang miskin, miskin ekstrem, dan anak-anak yang stunting setelah 78 tahun Indonesia merdeka,” ujar Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta, untuk bersama-sama mengatasi berbagai persoalan pembangunan Bali melalui konsep ‘Ngrombo’.
“Ngrombo bukan hanya gotong-royong atau kolaborasi, tetapi tanggung jawab dan kehormatan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Ini lebih tinggi dari gotong-royong, lebih tinggi dari kolaborasi,” jelasnya.
Pemprov Bali telah menyalurkan dukungan sukarela dari pegawai melalui program ‘Pemprov Bali Hadir’, yang mencakup bantuan bedah rumah, dana pendidikan, pengobatan bibir sumbing, serta bantuan bibit ternak bagi peternak.
Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali ini menjadi upaya kolaboratif sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
Dengan terbentuknya Forum TJSL, Mahendra Jaya berharap bantuan dari perusahaan-perusahaan di Bali dapat lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan Program Pembangunan Daerah. Prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan sarana-prasarana publik.
“Dengan forum ini, bantuan yang disalurkan akan lebih efektif dan terkoordinasi, sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Partisipasi stakeholder dalam pembangunan Bali dinilai sangat penting oleh Mahendra Jaya. Ia menegaskan bahwa peran swasta dan stakeholder lainnya sangat krusial mengingat keterbatasan fiskal APBD. Dana TJSL nantinya akan dikelola oleh Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali atau oleh perusahaan itu sendiri, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengungkapkan bahwa anggota Forum TJSL saat ini terdiri dari 36 BUMN, 6 BUMD, 172 perusahaan swasta, dan 6 lembaga lainnya, dengan jumlah dana yang terkumpul mencapai 9,3 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk program TJSL tahap pertama, termasuk Redesain Lapangan Puputan Margarana, Program Bedah Rumah, serta pembiayaan Program Pokok PKK di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. (yud/ub)
 Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyerukan kepada perusahaan di Bali untuk menyisihkan sebagian keuntungan){kind=link}