UPDATEBALI.com, DENPASAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat digitalisasi perlindungan sosial masyarakat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.
Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemkab Buleleng dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis, 7 Mei 2026, di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bansos dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Buleleng turut hadir, di antaranya Bappeda Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat penerima manfaat.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Dewa Made Indra.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem perlindungan sosial berbasis digital di Bali. Menurutnya, integrasi data yang valid menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung digitalisasi ini,” tambahnya.
Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi dari sejumlah narasumber kementerian dan instansi terkait. Ega Kurnia Yazid memaparkan materi terkait teknis operasional Portal Perlindungan Sosial, sementara Lady Diandra menyampaikan strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Selain itu, M. Haekal Dzaky turut memberikan materi mengenai pentingnya inklusi keuangan dalam mendukung transformasi digital pelayanan bantuan sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap implementasi aplikasi Perlinsos dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang terintegrasi di Bali.
Dengan dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota, transformasi digital di sektor bantuan sosial diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(adv/ub)