UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa, 18 Agustus 2026.
Koster menegaskan dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Bali.
“Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” kata Koster.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Koster juga mendorong jajaran pemerintah daerah bekerja lebih maksimal dan menghasilkan terobosan untuk meningkatkan pendapatan.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujarnya.
Koster meminta perangkat daerah berlomba memberikan kinerja terbaik sehingga dapat meninggalkan legacy yang membanggakan, baik bagi organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Pemerintah Provinsi Bali.
Ia secara khusus mendorong OPD penghasil pendapatan membuat berbagai inovasi dan terobosan untuk meningkatkan realisasi PAD.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026. Dalam pertemuan sebelumnya, disepakati penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada setiap OPD penghasil.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa dalam paparannya menyampaikan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 mencapai Rp2.499.175.145.467.
Angka tersebut setara dengan 58,95 persen dari target induk PAD yang ditetapkan sebesar Rp4.239.252.167.568.
Realisasi PAD tersebut berasal dari sejumlah sumber, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam rakor tersebut, Koster memberikan perhatian terhadap sejumlah OPD penghasil pendapatan. Di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinas Kesehatan, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Koster meminta sejumlah layanan yang memungkinkan dikembangkan secara komersial agar dikelola dengan pendekatan seperti sektor swasta. Langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Bapenda Bali didorong memperkuat pola jemput bola untuk mengejar wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mempercepat realisasi pendapatan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (yud/ub)