UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada pencapaian realisasi anggaran secara administratif.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan program yang dijalankan mampu menjawab dan menuntaskan berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Adi Arnawa usai memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 periode Januari–September 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Badung IB Surya Suamba, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung.
Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan ketiga 2026 mencapai 89,23%. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Bupati mengingatkan bahwa kualitas pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat jauh lebih penting untuk diperhatikan.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.
Bupati juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian utama Pemkab Badung dalam mewujudkan pariwisata berkualitas. Persoalan tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah daerah sudah jelas sehingga seluruh aparatur perlu memiliki kepekaan dan pemahaman terhadap persoalan nyata di lapangan. Ia meyakini, penanganan yang optimal terhadap berbagai persoalan mendasar tersebut akan meningkatkan kualitas daerah sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memastikan pelaksanaan arahan tersebut, Bupati Adi Arnawa meminta Sekda bersama para Asisten Setda Badung melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi itu harus menjadi dasar dalam pelaksanaan APBD 2026 serta penyusunan APBD 2027, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya kembali.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi tersebut meliputi progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, serta realisasi keuangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan capaian kinerja tetap sesuai dengan target dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan. selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Serta pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan. Sebagai laporan, tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah melakukan monitoring dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab. Badung,” papar I Made Agus Aryawan.(den/updatebali)