UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Tahap I.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat mendampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam agenda sosialisasi kepada Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis, 24 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Giri Prasta mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang telah menetapkan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi pengembangan pelabuhan perikanan modern.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali akan mengawal secara penuh proses pembangunan pelabuhan ini agar tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat pesisir Bali.
“Kami sangat mendukung penuh proyek PPN Pengambengan ini. Ini bukan sekadar pembangunan fisik pelabuhan, tetapi juga langkah konkret dalam memperkuat blue economy berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal Bali,” ujar Giri Prasta.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur darat dan laut, seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta sarana pendukung lainnya guna menunjang kelancaran operasional pelabuhan berstandar internasional.
Selain itu, ia menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM dan SDM pesisir, agar mereka menjadi subjek utama dalam transformasi ekonomi kelautan ini.
“Masyarakat lokal harus menjadi tuan rumah di sektor ini. UMKM dan SDM lokal wajib dilibatkan agar dampak ekonomi bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Wagub Giri Prasta juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan Marina Tanjung Benoa sebagai hub bahari di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, pengembangan sektor kelautan harus selaras dengan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya Segara Kerthi yang menekankan pentingnya pelestarian laut dalam pembangunan Bali.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa pembangunan PPN Pengambengan adalah bagian dari kebijakan nasional Blue Economy yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“PPN Pengambengan akan menjadi eco fishing port yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan koperasi, pelatihan SDM, pelibatan UMKM, serta sistem digital. Ini bagian dari strategi ketahanan pangan nasional,” ungkap Wamen Didit.
Ia memaparkan lima pilar utama Blue Economy: konservasi laut sebesar 30% hingga 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut yang melibatkan masyarakat dan nelayan.
Pembangunan PPN Pengambengan direncanakan berlangsung selama tiga tahun, dengan tahap groundbreaking dijadwalkan pada November 2025.
Pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, mencakup aspek infrastruktur, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami tidak hanya membangun alatnya, tetapi juga manusianya. Pelabuhan ini akan menjadi model nasional pengelolaan perikanan yang inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan,” tutup Wamen Didit.
Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Wakil Bupati Jembrana beserta Forkopimda Jembrana, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan jajaran terkait lainnya.(yud/ub)
