UPDATEBALI.com, DENPASAR – Menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram, DPRD Provinsi Bali melalui Komisi III menggelar rapat koordinasi dengan Pertamina di Gedung DPRD Bali, Senin 25 Agustus 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, bersama Ketua Komisi III, Nyoman Suyasa, serta menghadirkan perwakilan Pertamina, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, serta Direktur Utama Bank BPD Bali.
Ketua Komisi III menyoroti turunnya kuota LPG 3 kg di Bali dibandingkan tahun 2024. Ia meminta Pertamina dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menjelaskan penyebab berkurangnya pasokan serta memastikan distribusi tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Endo Eko Satryo, Sales Area Manager Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menjelaskan bahwa LPG 3 kg sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Saat ini terdapat 4.792 pangkalan resmi di Bali dengan distribusi terbesar di Denpasar, Buleleng, Gianyar, dan Badung.
Pertamina bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali rutin melakukan inspeksi hingga dua kali seminggu, serta telah mengeluarkan 42 surat pembinaan dan sanksi.
“Penyaluran dilakukan melalui 123 agen resmi sebelum disalurkan ke pangkalan,” sebutnya.
Namun, menurut Kadis Disperindag Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, kuota sering tidak mencukupi karena masih banyak masyarakat luar Bali yang membeli LPG 3 kg, sehingga distribusi menjadi tidak tepat sasaran.
“Banyaknya warga yg ber-ktp non Bali menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg,” ungkapnya.
Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, menegaskan perlunya sensitivitas Pertamina dalam mengantisipasi persoalan tahunan ini.
“Kuota memang turun dari 2024 ke 2025. Pertamina harus lebih peka karena kelangkaan selalu terulang, apalagi LPG 3 kg sangat vital bagi masyarakat kecil,” ujarnya.(den/ub)
