UPDATEBALI.com, BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, berharap Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komite IV DPD RI dapat memberikan kontribusi positif bagi Bali, khususnya terkait pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 dan Rancangan Undang-Undang APBN 2025.
DPD RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN.
Dalam FGD yang digelar di Hotel Le Meridien, Jimbaran, Badung, pada Senin, 26 Agustus 2024, Dewa Indra mengajak seluruh pihak yang hadir untuk secara jelas menyampaikan data, kondisi, dan permasalahan nyata yang dihadapi Bali terkait Alokasi Transfer Daerah.
“Kami berharap DPD RI dapat menyerap kondisi riil di lapangan guna merumuskan pertimbangan yang matang terhadap RUU APBN 2025,” ujarnya.
Dewa Indra juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas alokasi pendanaan melalui TKD yang sangat membantu Bali dalam melaksanakan program-program daerah, meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ia menyoroti kurang cermatnya proses perencanaan yang sering menyebabkan keterlambatan, serta lambatnya penyusunan petunjuk teknis oleh kementerian terkait.
“Perubahan nomenklatur dan kodifikasi yang sering terjadi juga berdampak pada kecepatan realisasi program,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga berharap agar perwakilan dari Kabupaten Gianyar, Badung, dan Karangasem yang hadir dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal ini penting agar DPD RI dapat menyerap aspirasi yang sebenarnya dan mencari solusi yang tepat.
Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, Made Mangku Pastika, dalam sambutannya menyatakan bahwa perekonomian Bali pasca COVID-19 menunjukkan tren positif, dengan inflasi yang terkendali. Namun, muncul berbagai tantangan baru seiring dengan meningkatnya pariwisata, seperti kemacetan, perdagangan ilegal oleh WNA, dan isu-isu lainnya.
“Pemerintah pusat terus mengalokasikan TKD untuk mendukung kondisi fiskal daerah, namun perlu dipastikan bahwa anggaran ini tepat sasaran,” kata Pastika.
FGD tersebut dibuka oleh Pimpinan Komite IV DPD RI, Amang Syahfrudin, dan turut dihadiri oleh beberapa narasumber, seperti Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, serta Akademisi Universitas Udayana, I Nyoman Mahendra Yasa. Anggota Komisi IV DPD RI dan undangan terkait lainnya juga hadir dalam acara ini.(yud/ub)
