UPDATEBALI.com, TABANAN – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya turun langsung menemui masyarakat Desa Jatiluwih dalam kegiatan rembug bersama yang digelar secara terbuka dan penuh kekeluargaan, Senin, 5 Januari 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi, khususnya yang berdampak pada sektor sosial, ekonomi, budaya, pertanian, dan pariwisata.
Rembug bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi perwakilan masyarakat Jatiluwih di Kantor Bupati Tabanan beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya ke desa yang dikenal sebagai kawasan Warisan Budaya Dunia itu, Bupati Sanjaya didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, Perbekel, serta Bendesa Adat setempat.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada polemik penyegelan 13 unit usaha pariwisata oleh Tim Pansus TRAP/Tramtib DPRD Provinsi Bali yang belakangan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Selain itu, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelestarian kawasan warisan budaya, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, pertanian, serta kebutuhan infrastruktur pendukung desa.
Bupati Sanjaya menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengar langsung suara rakyat dan memahami kondisi riil di lapangan.
“Saat masyarakat Jatiluwih datang audiensi ke Kantor Bupati, saya sudah berjanji akan datang ke sini. Hari ini saya hadir untuk mendengar langsung, melihat langsung, dan bersama-sama mencari jalan keluar yang baik dan bijaksana,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Pansus TRAP/Tramtib DPRD Provinsi Bali merupakan bagian dari penegakan aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku di seluruh wilayah Bali, bukan semata-mata ditujukan kepada Jatiluwih.
Kendati demikian, Sanjaya menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal.
“Penyelesaian persoalan Jatiluwih tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk keberlanjutan sistem subak sebagai warisan leluhur,” ujarnya.
Menurut Sanjaya, Subak Jatiluwih bukan hanya hamparan sawah berteras, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatu antara parahyangan, pawongan, dan palemahan, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.
“Subak Jatiluwih bukan hanya sawah berteras, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatu antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ini adalah warisan leluhur sejak berabad-abad lalu dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pasca penyegelan usaha pariwisata, kunjungan wisata ke Jatiluwih mengalami penurunan signifikan hingga sekitar 80 persen. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, tenaga kerja, serta perekonomian desa.
Sebagai langkah konkret, Sanjaya menyampaikan komitmen Pemkab Tabanan untuk mendorong kebijakan moratorium sebagai ruang solusi sementara, sembari menunggu dialog dan koordinasi lanjutan dengan Pansus TRAP dan Pemerintah Provinsi Bali.
Selain itu, Sanjaya menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi penambahan bangunan baru yang melanggar ketentuan di kawasan Jatiluwih. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan ruang komunikasi serta memberlakukan kebijakan strategis berupa penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Desa Jatiluwih sebagai bentuk insentif dan keberpihakan kepada petani dan masyarakat yang menjaga kelestarian sawah dan subak.
“Kami ingin masyarakat Jatiluwih tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Aturan harus ditegakkan, tetapi jangan sampai mematikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup kegiatan rembug bersama, Bupati Sanjaya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif, tidak terprovokasi, serta mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan persoalan.
Pemerintah Kabupaten Tabanan, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Bali dan pihak terkait agar aspirasi masyarakat Jatiluwih dapat ditindaklanjuti secara adil dan berkelanjutan.
“Tujuan kita satu, Jatiluwih tetap lestari, pariwisata berjalan, masyarakat sejahtera, dan aturan ditegakkan secara adil,” pungkasnya.(den/ub)