UPDATEBALI.com, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan ketiga di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin, 28 Juli 2025.
Agenda rapat kali ini mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangan umum terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Badung, jajaran Forkopimda, Sekda Badung I.B. Surya Suamba, para pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah, serta tenaga ahli DPRD dan fraksi.
Usai mengikuti rapat, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa pandangan umum dari seluruh fraksi secara garis besar menunjukkan optimisme terhadap arah pembangunan yang dirancang dalam RPJMD 2025–2029.
Menurutnya, hal yang paling ditekankan dalam pandangan fraksi adalah pentingnya sektor infrastruktur sebagai fondasi pembangunan ke depan.
“Karena memang kenyataannya, sebagaimana visi kami untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, isu strategis utama kami memang terletak pada sektor infrastruktur. Termasuk juga persoalan penanganan sampah, air bersih, hingga dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu,” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa menambahkan bahwa pandangan fraksi juga menjadi motivasi kuat bagi pemerintah daerah untuk semakin serius mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Fokus peningkatan pendapatan, kata dia, terutama diarahkan pada sektor pajak hotel dan restoran yang menjadi tulang punggung PAD Badung.
“Langkah-langkah yang kami ambil melalui penyusunan RPJMD, perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023, serta penyesuaian KUA dan PPAS adalah upaya kami untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Badung,” tegasnya.(den/ub)
