){kind=link}
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait penutupan akses jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster memanggil manajemen GWK untuk melakukan dialog dan mencari solusi bersama.
Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa, 14 Oktober 2025 dan menghasilkan kesepakatan yang konstruktif.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa hasil pertemuan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak pengelola GWK telah mencapai kesepahaman untuk tetap memberikan akses jalan bagi warga sekitar.
“Saya bersama Bapak Gubernur Bali telah memanggil pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa digunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” jelasnya.
Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian tertulis (hitam di atas putih) berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Kabupaten Badung.
Lahan milik GWK yang selama ini digunakan masyarakat sebagai jalan umum akan tetap difungsikan sebagaimana mestinya selama masih dibutuhkan warga.
“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi warga terpenuhi dan persoalan yang sempat menimbulkan kegelisahan dapat diselesaikan dengan baik,” tegas Bupati Adi Arnawa usai pertemuan yang turut dihadiri Komisaris Utama GWK Mayjen (Purn) Sang Nyoman Suwisma.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak hanya soal akses jalan, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Ungasan.
Ia berharap kesepakatan ini menjadi awal baru bagi hubungan yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola GWK.
“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap situasi di sekitar GWK kembali kondusif dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” ujar Bupati.
Melalui penyelesaian dialogis ini, Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan komitmen kuat dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Bali.(den/ub)