UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mencatat sejarah sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mengajukan pelaksanaan Sensus Budaya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat mengukuhkan Agus Gede Hendrayana Hermawan sebagai Kepala BPS Provinsi Bali, Kamis 17 April 2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Pengukuhan ini turut disaksikan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang sebelumnya telah melantik Hermawan secara resmi pada 25 Maret 2025 lalu.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data.
“Semua harus bekerja berdasarkan data yang akurat dan cermat agar tidak ada yang terlewatkan. Data dan aturan adalah dua hal utama yang harus menjadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Gubernur Koster menegaskan bahwa pengajuan Sensus Budaya ini didasarkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sebagai bagian dari upaya menjaga dan melestarikan budaya Bali yang berakar kuat di lebih dari 1.500 desa adat.
“Bali memiliki keunggulan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Untuk itu, sensus budaya penting dilakukan agar kita tahu seberapa besar kekayaan budaya yang kita miliki, serta bagaimana strategi pelestarian dan pengembangannya,” terang Koster.
Sensus budaya tersebut nantinya akan didanai melalui APBD Provinsi Bali, dan dijalankan oleh BPS Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat memetakan adat istiadat, kesenian, dan praktik budaya lokal secara detail dan komprehensif.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali. Ia menyebut, Bali merupakan provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menginisiasi sensus budaya secara resmi.
“Ini adalah langkah luar biasa dari Gubernur Bali yang sangat peduli terhadap pelestarian budaya. Bali dikenal dunia sebagai pusat kebudayaan, dan langkah ini akan memperkuat posisi Bali di tingkat global,” ujar Amalia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Bali, seperti Buleleng (36,55%), Karangasem (27,76%), dan Kota Denpasar (27,27%).
Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menyatakan bahwa penanganan kemiskinan akan menjadi prioritas.
“Saya akan segera melakukan koordinasi lintas sektor agar tidak ada masyarakat yang luput dari penanganan. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah,” tegasnya.
Melalui kerja sama antara BPS dan Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Koster berharap terbangun sebuah sistem kebijakan yang akurat, relevan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Bali. Langkah ini sekaligus mendukung visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam mewujudkan Bali yang sejahtera, aman, dan berkelanjutan.(yud/ub)
