UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya dilibatkan dalam program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data digital.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis 7 Mei 2026.
Menurut Dewa Indra, penunjukan Bali sebagai pilot project penuh digitalisasi bansos menjadi bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat yang harus dijaga bersama oleh seluruh daerah di Bali.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program saat ini masih berada pada tahap awal, mulai dari pendataan agen hingga pengunggahan data. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pelaksanaan Training of Trainers (TOT).
Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa Presiden dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan program digitalisasi bansos di Bali pada Juni mendatang. Karena itu, ia meminta seluruh agen yang terlibat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh progres harus dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa transformasi digital dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan proaktif.
Menurutnya, digitalisasi bansos juga menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo mengatakan digitalisasi bantuan sosial bertujuan meningkatkan akurasi data penerima sekaligus menekan potensi kebocoran bantuan.
Ia menjelaskan bahwa sistem berbasis IKD menjadi kunci utama dalam integrasi data penerima bantuan dengan data kependudukan. Uji coba digitalisasi bansos sendiri dilaksanakan di 41 kabupaten/kota pada tahun 2026.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah menargetkan proses registrasi, verifikasi, validasi hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Integrasi data juga akan diperkuat melalui koneksi dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan.
Digitalisasi bantuan sosial ini diharapkan mampu mengubah sistem penyaluran bantuan dari metode manual menuju sistem elektronik terpadu yang lebih efektif, akurat, dan transparan dengan penyederhanaan proses dari tujuh tahapan menjadi tiga tahapan.(yud/ub)
