UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial, menyusul banjir besar yang menewaskan 17 orang di Bali pada 10 September lalu.
Keputusan ini diumumkan usai rapat gabungan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, dan Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Sabtu, 13 September 2025.
“Mulai tahun ini sesuai Haluan 100 Tahun Bali, mulai 2025 tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial seperti hotel dan restoran. Instruksi sudah saya berikan kepada Bupati dan Wali Kota. Setelah penanganan banjir selesai, kita akan kumpul kembali untuk memastikan tidak ada izin baru yang melanggar kebijakan ini,” tegas Koster.
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung yang hanya menyisakan 1.500 hektare tutupan hutan dari total 49.500 hektare atau sekitar 3%. Padahal, minimal 30% diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologis.
“DAS Ayung sangat vital karena menopang Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dengan hanya 3% tutupan, jelas kapasitasnya menahan curah hujan ekstrem sangat rendah,” ujar Hanif.
Hanif mencatat, sejak 2015 hingga 2024, Bali kehilangan 459 hektare hutan akibat konversi. Meski kecil dibanding daerah lain, angka ini berdampak besar karena daya dukung lingkungan Bali sangat terbatas. Ia pun mendukung penuh kebijakan Koster menghentikan alih fungsi lahan.
“Bali ini tidak boleh sembarangan. Tata ruangnya harus dikaji ulang karena rawan bencana hidrometeorologi,” tegasnya.
Ia memastikan tim Kementerian LHK akan turun pada Senin, 15 September 2025 bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang Bali.
Koster menegaskan banjir ini menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif menjaga alam Bali. Pemerintah daerah akan melakukan reforestasi, revegetasi, serta evaluasi tata ruang melalui KLHS.
Selain itu, sampah pasca banjir yang mencapai 210 ton akan segera ditangani di TPA Suwung.
Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memerintahkan percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE) di Bali, meski ditargetkan rampung dalam 1,5 hingga 2 tahun.
Meski banjir menimbulkan korban jiwa dan kerugian, Koster menegaskan Bali tetap aman dan pariwisata berjalan normal. Jumlah wisatawan mancanegara tetap stabil pada kisaran 21.000–22.000 orang per hari, tanpa pembatalan kunjungan.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pasar-pasar terdampak seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari segera dibersihkan agar pedagang bisa kembali beraktivitas.
Kerugian kios akan ditanggung APBD provinsi dan kota Denpasar, sedangkan kerusakan rumah warga ditangani oleh BNPB.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, kami pastikan penanganan pasca banjir tuntas minggu ini. Bali sudah aman, dan seluruh aktivitas masyarakat maupun wisatawan kembali normal,” pungkas Koster.(yud/ub)
