UPDATEBALI.com, DENPASAR – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar pada Rabu 18 Juni 2025.
Acara ini berlangsung di Gedung Pusdiklat Buddha Sakyamuni dan dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong.
Sosialisasi ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat keharmonisan antarumat beragama di tengah masyarakat Kota Denpasar yang majemuk. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur, di antaranya perwakilan Pemerintah Kota Denpasar, Kementerian Agama, akademisi dari berbagai lembaga keagamaan, serta tokoh-tokoh dari organisasi lintas iman seperti PHDI, MUI, Keuskupan, Walubi, Makin, dan lainnya.
Dalam sambutannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali merupakan cerminan keragaman nasional yang harus dijaga dan dirawat. Ia menilai, nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat kebersamaan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai.
“Denpasar adalah miniatur Indonesia. Keberagaman di kota ini adalah kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus terus memperkuat dialog dan toleransi antarkelompok keagamaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran FKUB dalam membangun jembatan antarumat beragama. Moderasi beragama, menurutnya, bukanlah upaya untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan sebuah ajakan untuk hidup saling menghormati, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam era digital saat ini, tambahnya, masyarakat juga diimbau lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Penyebaran isu-isu intoleransi, ujaran kebencian, dan radikalisme harus dicegah melalui edukasi dan komunikasi lintas agama yang konstruktif.
“Saya mengajak para tokoh agama untuk menjadi contoh dalam menyampaikan pesan-pesan damai dan inklusif, demi menjaga Denpasar sebagai kota yang ramah bagi semua umat beragama,” tambahnya.
Ketua FKUB Kota Denpasar, Prof. Dr. I Nyoman Budiana, SH., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen FKUB dalam mendorong terciptanya masyarakat inklusif, sesuai dengan prinsip Vasudhaiva Kutumbakam atau ‘semua adalah saudara’.
Sementara itu, Ketua Panitia Pendeta Justus menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengenai pedoman bagi kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat dan perizinan rumah ibadat.
“Melalui forum ini, kita ingin membangun pemahaman bersama tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, melalui perspektif lintas agama dari berbagai akademisi dan tokoh spiritual,” jelasnya.(per/ub)
