UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli memulai tahapan penting dalam proses pertanggungjawaban keuangan daerah melalui Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung BMB Kantor Bupati Bangli ini dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, bersama Tim dari BPK Perwakilan Provinsi Bali. Pertemuan ini menjadi penanda komitmen Pemkab Bangli untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam arahannya, Bupati Sedana Arta secara terbuka memaparkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Bangli tergolong rendah, dengan sebagian besar pembangunan masih bergantung pada sumber dana di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini sekitar 90 persen pembangunan di Bangli masih bersumber dari dana non-PAD, seperti bantuan keuangan dari daerah lain,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan regulasi ke depan, khususnya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Sementara saat ini, porsi belanja pegawai di Bangli masih berada di angka sekitar 46 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah strategis, termasuk inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah agar tetap mampu menjaga keseimbangan fiskal.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengangkat isu penting terkait imbal jasa lingkungan. Sebagai wilayah hulu yang menyuplai kebutuhan air ke sejumlah daerah seperti Badung, Gianyar, Denpasar, hingga Karangasem, Bangli dinilai layak mendapatkan kontribusi ekonomi yang adil.
Ia pun berharap adanya dukungan dari BPK untuk mengkaji regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga daerah penerima manfaat dapat memberikan kontribusi nyata bagi Bangli.
Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan, Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar bersikap kooperatif. Ia menekankan pentingnya keterbukaan data, penunjukan staf yang kompeten, serta komunikasi yang efektif dengan tim pemeriksa.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam proses pemeriksaan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan tidak semata-mata untuk meraih opini WTP, tetapi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana keuangan daerah dapat dikelola secara baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, para asisten Setda, Inspektur Kabupaten Bangli, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangli.
Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemkab Bangli berharap sinergi yang terjalin bersama BPK dapat menjaga tata kelola keuangan tetap transparan dan akuntabel, meski di tengah keterbatasan fiskal.(yud/ub)
