UPDATEBALI.com, DENPASAR — Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai langkah memperkuat kolaborasi pelaksanaan Program Bangga Kencana serta mempercepat program prioritas tahun 2026 pada Senin, 23 Februari 2026.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai langkah memperkuat kolaborasi pelaksanaan Program Bangga Kencana serta mempercepat program prioritas tahun 2026 pada Senin, 23 Februari 2026.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang Keluarga Berencana (KB) yang berperan penting dalam penguatan layanan di kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., memaparkan perkembangan realisasi fisik dan keuangan program. Ia menegaskan bahwa optimalisasi serapan anggaran harus diiringi dengan pencapaian target pembangunan keluarga.
Menurutnya, DAK Subbidang KB menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses dan mutu layanan keluarga berencana.
“Penguatan perencanaan dan pengendalian menjadi kunci agar seluruh intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Menjelang Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana 2026, pihak BKKBN Bali juga meminta dukungan Sekda Bali untuk menjadi narasumber dalam penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Bali. Sekda Bali, I Dewa Made Indra, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan dokumen tersebut.
“Kami siap memfasilitasi percepatan penyusunan PJPK agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali. Sinkronisasi ini penting supaya program kependudukan terintegrasi dengan perencanaan daerah,” tegasnya.
Selain Rakorda, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) mendatang juga akan menghadirkan narasumber lintas sektor, mulai dari Badan Gizi Nasional, Tim Penggerak PKK, hingga DPRD. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat transformasi program pasca penyesuaian nomenklatur kelembagaan.
Dalam audiensi tersebut turut dibahas percepatan sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Lansia Berdaya (SIDAYA), serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
“Program-program ini merupakan langkah konkret membangun ketahanan keluarga berbasis komunitas. Kami berharap dukungan seluruh perangkat daerah agar implementasinya semakin masif dan terukur,” kata Sukardiasih.
Audiensi ini menjadi bagian dari konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan berjalan sinkron, penggunaan anggaran efektif, serta target pembangunan keluarga di Bali tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.(yud/ub)
